Asal-usul Desa Ambal, Kebumen, Jawa Tengah

 ASAL USUL DESA AMBAL

Pada jaman Mataram semasa pemerintahan Sinuhun Raja mempunyai selir bernama Mas Ajeng Tingkir, berputra bernama Raden Mas Semedi, anak itu kemudin diserahkan kepada Mangundipura agar diasuhnya baik-baik. Setelah dewasa Raden Mas Semedi bekerja sebagai Abdi Dalem. Pada jaman Perang Dipanegara Raden Mas Semedi meningglkan kraton mengungsi menuju daerah Kedu. Setelah sampai di Kebumen memakai nama samaran Mangunprawira.

Di daerah Ambal selatan atau daerah “Urut Sewu” terjadi huru-hara disebabkan oleh Gamawijaya (Puja Gamawijaya) dari desa Plempuk yang terkenal berani dan sakti. Pekerjaan sehari-hari sebagai perampok. Raja Mataram kemudian mengutus Pangeran Balitar agar menangkap Puja Gamawijaya. Tetapi Pangeran Balitar tidak berhasil menangkapnya. Kangjeng Gupermen mengumumkan sayembara barang siapa dapat menangkap brandal Puja Gamawijaya akan mendapat hadiah yang besar. Lurah desa Sijeruk yang bernama Wargantaka dan Andaga anaknya menyatakan bersedia menangkap brandal Puja Gamawijaya. Wargantaka telah mengetahui kelemahan-kelemahannya Puja Gamawijaya, karena teman seperguruan. Andaga diserahi tugas untuk menangkap Puja Gamawijaya (Pupuh Dhandhanggula : 1-2)

Puja Gamawijaya semakin berang dan beringas melihat Andaga datang di medan perang. Perkelahian terjadi. Andaga selalu diamat-amati oleh ayahnya. Puja Gamawijaya datang ke desa Sijeruk, menantang adu kesaktian dengan Andaga dan Wargantaka. Andaga tidak tahan dengan ucapan Puja Gamwijaya. Akhirnya Puja Gamawijaya kalah, dibunuh dan kepalanya dipenggal (Pupuh Pangkur : 1-28).

Kepala Puja Gamawijaya ditanam di tanah dekat pasar Bocor, dipakai sebagai pertunjukan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tahu bahwa orang yang membuat onar telah mati dibunuh. Hadiah yang dharapkan Andaga bukan berupa uang, melainkan pangkat luhur yakni sebagai bupati. Permintaan Andaga dikabulkan, Andaga diangkat sebagai bupati Ambal dengan gelar Raden Tumenggung Purbanagara.  Berita kematian Puja Gamawijaya terebar diseluruh desa “Urut Sewu”. Masyarakt merasa lega , hidupnya aman dan tenteram. Pembangunan Kabupaten Ambal segera dimulai dengan cara bergotong-royong. Bentuk bangunan dibuat menyerupai kraton. (Pupuh Gambuh : 1-32).

Mas Ajeng Sijeruk kakak perempuan Andaga diambil sebagai selir, karena jasanya yang sangat besar. Istri muda bernama Raden Ayu Anom berasal dari Ayah. Jumlah selir ada sembian, sedang anaknya semua 16 orang yakni :

1.      Raden Ayu Mangunreja, kawin dengan Mantri Kabupaten Ambal.

2.      Raden Mas Riya Mangunprawira, menjabat Mantri di Kabupaten

                        Kebumen.

3.      Raden Bei Mangunwinata.

4.       Raden Ngebei Citradimeja, menjabat Kolektur di Ambal, kemudian    diangkat  sebagai Bupati  Trenggalek.

5.      Wijayakusuma.

6.      Gandadimeja.

7.      Raden Jayakusuma, sebagai Mantri Enom.

8.      Raden Ayu Khaji Mgaisah, nama kecil Raden Ajeng Sinthing kawin  dengan Raden Ngebei Atmadipura.

9.      Raden Ngebei Purbakusuma,menjabat Demang Bonang di Bantul  Yogyakarta.

10.  Raden Ayu Idris.

11.  Raden Ayu Cakradipura.

12.  Raden Ayu Partadipura, menjabat sebagai asisten.

13.  Raden Ayu Purbaatmaja, kawin dengan penguasa di Kutoarjo.

14.  Raden Ratsil.

15.  Raden Ayu Abdul Gani, kawin dengan penghulu.

16.  Raden Ayu Dipaprawira,menjadi Mantri Guru Kweekschool di  Magelang.

            Keturunan Ambal (1828-1941M) yang terakhir bernama Kangjeng  Wijayakusuma,  nama

kecil bernama Raden Maryuni menjabat Bupati di Purbalingga, kemudian dipindahkan ke

Trenggalek. Kangjeng Purbaatmaja putra Mas Ayu Godong mempunyai  cucu  putri kawin

dengan Jayanegara Bupati Banjarnegara yang kedua.

Putra-putri Mas Ayu Sinthing kawin dengan Tumenggung Purbaatmaja Bupati Kutoarjo.

Cicitnya kawin dengan Kangjeng Prawirawijaya Wedana Campurdarat Kediri.

 -  Cicit putri kawin dengan Zarwis atau Purbaatmaja Adisurya Bupati Kendal.

-   Cicit putri kawin dengan Tumenggung Arung Binang ke (?) Kebumen.

-   Cicit putri kawin dengan Kangjeng Sumitra Kolopaking Banjarnegara.

Keturunan Bupati Ambal ternyata banyak yang menjabat Bupati tersebar di pulau Jawa.

(Pupuh Mijil : 1-23).

Kabupaten Ambal berdiri tahun 1828M jaman perang Dipanegara. Sebelumnya yang menjabat Bupati bernama Kanjeng Pangeran Balitar, setelah pensiuan gedung kabupaten dirusak. Tahun 1828 gedung dibagun lagi jaman Bupati Purbanagara. Istri dan selir bupati Purbanagara semua ada sembilan, satu diantaranya tidak berputra, yakni istri yang terakhir anak seorang haji dari Ambal.

Istri dari Kangjeng Sinuhun Banguntapa Yogyakarta berputra dua orang, yakni :

1.   Raden Ayu Mangunreja.

2.   Raden Riya Mangunprawira.

     Raden Ayu Anom dari ayah berputra seorang bernama Raden Mangunwinata.

Istri yang berasal dari Karangluwas Purwakerta bernama Mas Ajeng Citra, beputra dua orang, yaitu :

1.   Raden Bei Citradimeja.

2.   Raden Ajeng Trenggalek.

Istri dari Semarang berputra satu, yaitu Raden Bei Gandadimeja.

Adapun selir yang besar jsanya yaitu Mas Ajeng Sijeruk berputra dua, yaitu :

1.   Raden Jayakusuma.

2.   Raden Ayu Trenggalek.

Istri dari Puring berputra dua, yaitu :

1.   Raden Ayu Cakradiwirya.

2.   Raden Ayu Partadipura.

3.   Raden Ayu Purbaatmaja.

4.   Raden Potsil.

Istri dari Tanggulaangin bernama Raden Nganten Pulangyun berputra dua, yaitu :

1.   Raden Ayu Abdulgani.

2.   Raden Ayu Dipaprawira, guru Kwekschool di Magelang.

Selama Bupati Purbanagara menjabat di Ambal didampingi oleh asisten Residen O Van Roes, yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral di Batavia (1884-1888M). Hubungan Purbanagara dengan O Van Roes sangat baik, hingga Purbanagara mendapat gelar “Adipati Harya”. (Pupuh Asmaradana : 1-26).

Bupati Ambal hidupnya sangat sederhana. Putra-putrinya tidak ada yang dimanjakan. Salah seorang putranya yang bernama Raden Mas Maryuni pernah magang menjadi pegawai Gupernuran di Batavia, bertahun-tahun tidak diangkat, disuruh pulang ke ambal. Dengan ketaatan dan ketekunan, akhirnya Raden Mas Maryuni diangkat menjadi bupati di Prabalingga Jawa Timur, kemudian dipindahkan ke Trenggalek, bergelar Kangjeng Wijayakusuma.

Putri Raden Ajeng Sinthing kawin dengan Mas Ngebei Atmadipura Wedana Soka Kebumen, berputra seorang lalu cerai, kembali ke Ambal.

Ngabei Atmadipura diagkat menjadi Bupati Banjarnegara, bergelar Raden Adipati Tumenggung Jayanagara, kawin dengn adik bupati Purwareja berputra seorang bernama Raden Mas Sutapa.

Putra laki-laki Raden Ajeng Sinthing menggantikan kedudukan ayahnya di Banjarnegara bergelar Tumenggung Jayanagara II, kawin dengan saudara sepupu dari Ambal, berputra laki-laki bernama Mangunprawira, menjabat Mantri di Kebumen.

Setelah menjanda Raden Ayu Sinting kawin dengan Raden Khaji Umar. Kemudian naik haji berganti nama Ngaisah Dyan Ayu Kaos. (Pupuh Megatruh: 1-28).

Jaman pemerintahan Amangkurat Agung terjadi pemberontakan Trunajaya. Mangkurat Agung meninggalkan Mataram ke arah barat lewat Kebumen. Di Kebumen Mangkurat Agung jatuh sakit, raja minta minum air kelapa muda. Mas Ngabei Kertawangsa menyediakan air kelapa kering. Sang raja terkejut, karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Setelah air kelapa itu diminum, rasanya bagaikan air kelapa muda dan dengan minum air kelapa itu raja sembuh dari sakit yang dideritanya. Maka hati raja sangat berkesan. Sebagai rasa terima ksih dan untuk mengingat peristiwa itu Ngabei Kertawangsa diberi nama tambahan “Kalapaking” menjadi Ngabei Kertawangsa Kalapaking dan diberi putri “triman”, bernama Raden Ajeng Sri Mulat. Raja melanjutkan perjalannya. Setelah sampai di daerah Tegal kambuh lagi penyakitnya. Raja berpesan, jika mennggal dunia mohon dimakamkan pada tempat yang harum baunya. Maka tempat itu disebut Tegalarum.   

Bupati Ambal berbesan dengan Kangjeng Jayaningrat bupati Karanganyar putra Kangjeng Pangeran Murdaningrat putra Hamengku Buwana II. Setelah pensiun bertempat tinggal di Sepuran. Putranya diangkat sebagai bupati di Wanasaba. Sejak masa itu Wanasaba di bawah pemerintahan keturunan Murdaningrat dan Kalapaking.

Bupati Ambal mengadakan kunjungan kepada Tuan Mayor Bee Bee Cwan di Semarang. Pada perjalanan pulang Purbanagara singgah di Bandongan. Setelah tiba di Magelang Bupati Ambal menuju ke gedung Residen Kedu bertemu dengan Kangjeng Tuan O Van Roes, melaporkan bahwa Wedana Bandongan sudah lanjut usia  dan sudah sepantanya kalau mendapat penghargaan dari pemerintah. Akhirnya wedana Bandongan dinaikan pangkatnya menjadi patih. (Pupuh Durma:1-26).

Ajaran tentang hidup di dunia. Orang hendaknya selalu ingat kepada Tuhan. Jangan hanya mengejar harta kekayaan. Jangan mabuk pangkat dan kekuasaan. Jangan mudah putus asa dalam usaha. Sebagai contoh adalah putra Ambal sendiri yang bunuh diri akibat lamarannya ditolak oleh seorang putri Tumenggung. Sebaliknya ada putra bupati Ambal yang tidak pernah putus asa dalam perjuangan hidup, yakni Kangjeng Jayakusuma yang mengabdi mulai pangkat rendah hingga berhasil menjadi bupati Trenggalek Jawa Timur. (Pupuh Dhandhanggula : 1-23)

Cucu bupati Ambal Raden Mas Suraja, juru tulis kontroler dengan diam-diam meninggalkan Ambal, karena melakukan kesalahan memotong bulu ekor kuda milik kakeknya. Raden Mas Suraja pergi ke arah barat ingin berguru ngaji. Raden Mas Suraja menyamar dengan berganti nama Mangunmustapa. Setelah beberapa lama Mangunmustapa diangkat menjadi carik disuatu desa di daerah Banjarnegara. Tugas utama adalah mendampingi lurah bila menghadap ke Kawedaan. Lama kelamaan bupati Banjarnegara mengetahui bahwa Mangunmustapa adalah cucu bupati Ambal yang pandai menari. Raden Mas Suraja (Mangunmustapa) lalu diantar pulang ke Ambal.

Cucu bupati Ambal putra Raden Mas Harya Mangunprawira yang bernama Raden Mas Gecul, mempunyai bakat melawak, dewasanya menjabat di Kalijajar daerah Wanasaba.

Cucu bupati Ambal yang menjadi istri bupati Kebumen pandai berulah seni, mendirikan perkumpulan “Wayang Wong cilik”. Bupati Ambal adalah seorang pengarang dan penulis kitab bertembang Macapat, tetapi tidak ada para putranya yang melanjutkan. Oleh pemerintah Gupermen Kabupaten Ambal akan dihapus. Bupati Ambal akan dipindah ke Surabaya, tetapi tidak bersedia.

Bupati Ambal wafat pada tanggal 7 maret 1871M, dimakamkan di desa Bener. Sepeninggal bupati Purbanagara daerah Bagelan dibagi menjadi tiga, yaitu :

      1.   Kabupaten Kutoarjo.

      2.   Kabupaten Kebumen.

      3.   Kabupaten Karanganyar.

Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

BAB II PEMBAHASAN

A.                   PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokreasi liberal dinilai telah gagal mewujudkan stabilitas politik serta perbaikan ekonomi. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengambil alih kepemimpinan pemerintah melalui dekrit Presiden 5 Juli 1955, saat itulah Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

1.      Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Tanggal 20 November 1956 Konstituante mulai bersidang . Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hingga pada awal tahun 1957 konstituane belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden, yang berisi :

a.            Sistem Demokrasi Liberal-Parlementer perlu diganti dengan Demokrasi Terpimpin

b.            Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI

c.             Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat

Konsepsi Presiden menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan DPR. Tanggal 30 Mei 1959 diadakan pemungutan suara terhadap usul presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa dari 474 anggota, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang kemudian untuk selama-lamanya. Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada Juni 1959. Demi keselamatan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

1.             Tidak berlaku kembali UUDS 1950 dan Berlakunya kembali UUD 1945

2.             Dibubarkannya konstituante

3.             Pembentukan MPRS dan DPAS

B.               SISTEM POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1.                   Pembentukan kabinet kerja

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka Kabinet Djuanda dibubarkan diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam Kabinet itu presiden bertindak sebagai sebagai perdana menteri dan Ir, juanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi masala-masalah sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat.

2.                   Pembentukan MPRS

Selanjutnya presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan GBHN.

3.                   Pembentukan DPR-GR

Pada mulanya DPR hasil pemilu 1955 mengikuti kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi mereka menoilak APBN tahun 1960 yang diajukanm oleh pemerintah. Kemudian DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan pada tanggal 24 Juni 1960  Presiden Soekarno berhasil mengganti DPR menjadi DPR-GR yang dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

4.                   Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.Lembaga ini diketuai oleh presiden. Keanggotaaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul pemerintah.Pelaksanaannya, kedudukan DPAS juga berada di bawah pemerintah/presiden.

5.                   Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959 dan diketuai oleh Presiden Soekarno. Front Nasional merupakan organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan :

a.       Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia

b.      Melaksanakan pembangunan semesta nasional

c.       Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah RI

6.                   Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya berada di bawah presiden.ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial poltik Indonesia.

7.                   Keterlibatan PKI dalam Ajaran NASAKOM

Karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam persatuan di Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan NASAKOM maka persatuan Indonesia akan terwujud.

C.              PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN PEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai berikut :

a.                 Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri

1.        Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis)

2.        Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup

3.        Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955

b.                  Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri

1.        Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner)

2.        Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera)

3.        Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis

4.        Membentuk Poros Jakarta-Peking

BAB III PENUTUP

Kesimpulan :

Semenjak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 maka mumcullah kebijakan perintah yaitu pembentukan MPRS(majelis pemusawaratan rakyat sementara ) berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959 anggota mprs diangkat melalui diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu Setuju kembali kepada UUD 1945 Setia kepada perjuangan RI, Setuju kepada  manifesto politik. DPAS dibentuk oleh Presiden Soekarno, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani. Kabinet kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda sebagai menteri pertama, Pembentukan Front Nasional, Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan, Penyederhanaan Partai-partai Politik, Penyederhanaan Partai-partai Politik dan Penyederhanaan Ekonomi. Terjadi  Penyimpangan-Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin diantaranya Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri yaitu  mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis), Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup, Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri yaitu Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner) Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera) menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis, dan membentuk Poros Jakarta-Peking.

DAFTAR PUSTAKA

www.https://id.m.wikipedia.org

www.scienceone2015.blogspot.co.id

www.sanjaya.com

www.wartasejarah.blogspot.com