Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

BAB II PEMBAHASAN

A.                   PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokreasi liberal dinilai telah gagal mewujudkan stabilitas politik serta perbaikan ekonomi. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengambil alih kepemimpinan pemerintah melalui dekrit Presiden 5 Juli 1955, saat itulah Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

1.      Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Tanggal 20 November 1956 Konstituante mulai bersidang . Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hingga pada awal tahun 1957 konstituane belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden, yang berisi :

a.            Sistem Demokrasi Liberal-Parlementer perlu diganti dengan Demokrasi Terpimpin

b.            Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI

c.             Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat

Konsepsi Presiden menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan DPR. Tanggal 30 Mei 1959 diadakan pemungutan suara terhadap usul presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa dari 474 anggota, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang kemudian untuk selama-lamanya. Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada Juni 1959. Demi keselamatan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

1.             Tidak berlaku kembali UUDS 1950 dan Berlakunya kembali UUD 1945

2.             Dibubarkannya konstituante

3.             Pembentukan MPRS dan DPAS

B.               SISTEM POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1.                   Pembentukan kabinet kerja

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka Kabinet Djuanda dibubarkan diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam Kabinet itu presiden bertindak sebagai sebagai perdana menteri dan Ir, juanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi masala-masalah sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat.

2.                   Pembentukan MPRS

Selanjutnya presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan GBHN.

3.                   Pembentukan DPR-GR

Pada mulanya DPR hasil pemilu 1955 mengikuti kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi mereka menoilak APBN tahun 1960 yang diajukanm oleh pemerintah. Kemudian DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan pada tanggal 24 Juni 1960  Presiden Soekarno berhasil mengganti DPR menjadi DPR-GR yang dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

4.                   Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.Lembaga ini diketuai oleh presiden. Keanggotaaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul pemerintah.Pelaksanaannya, kedudukan DPAS juga berada di bawah pemerintah/presiden.

5.                   Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959 dan diketuai oleh Presiden Soekarno. Front Nasional merupakan organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan :

a.       Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia

b.      Melaksanakan pembangunan semesta nasional

c.       Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah RI

6.                   Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya berada di bawah presiden.ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial poltik Indonesia.

7.                   Keterlibatan PKI dalam Ajaran NASAKOM

Karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam persatuan di Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan NASAKOM maka persatuan Indonesia akan terwujud.

C.              PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN PEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai berikut :

a.                 Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri

1.        Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis)

2.        Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup

3.        Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955

b.                  Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri

1.        Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner)

2.        Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera)

3.        Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis

4.        Membentuk Poros Jakarta-Peking

BAB III PENUTUP

Kesimpulan :

Semenjak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 maka mumcullah kebijakan perintah yaitu pembentukan MPRS(majelis pemusawaratan rakyat sementara ) berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959 anggota mprs diangkat melalui diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu Setuju kembali kepada UUD 1945 Setia kepada perjuangan RI, Setuju kepada  manifesto politik. DPAS dibentuk oleh Presiden Soekarno, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani. Kabinet kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda sebagai menteri pertama, Pembentukan Front Nasional, Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan, Penyederhanaan Partai-partai Politik, Penyederhanaan Partai-partai Politik dan Penyederhanaan Ekonomi. Terjadi  Penyimpangan-Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin diantaranya Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri yaitu  mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis), Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup, Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri yaitu Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner) Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera) menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis, dan membentuk Poros Jakarta-Peking.

DAFTAR PUSTAKA

www.https://id.m.wikipedia.org

www.scienceone2015.blogspot.co.id

www.sanjaya.com

www.wartasejarah.blogspot.com

Munakahat

A.   Pengertian

Munakahat adalah salah satu cabang ilmu fikih yang menjelaskan tentang masalah pernikahan, seperti tata cara atau ketentuan pernikahan, kewajiban dan tanggung jawab suami, istri, anak-anak, perceraian dengan segala persyaratannya, serta rujuk

Pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seseorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu.

B.   Hukum Nikah

Calon suami dan istri harus memahami makna suatu pernikahan. Agar mereka benar-benar dapat berbahagia, calon suami istri harus mengetahui ketentuan hukum dalam melaksanakan pernikahan menurut Islam.

Adapun hukum nikah adalah sebagai berikut :

No	Hukum	Keterangan
1. 2. 3. 4. 5.	Wajib Haram Sunah Makruh Jaiz/mubah	Hukum nikah adalah wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka dikawatirkan terlibat zina. Pernikahan diharamkan bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahannya. Misalnya, ingin membalas dendam dengan menyakiti hati istrinya Pernikahan disunahkan bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Pernikahan dimakruhkan bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah untuk menikah. Apabila menikah, dikawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Jaiz atau mubah adalah hukum asal pernikahan.

C.   Tujuan Nikah

Beberapa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh kebahagiaan dan Ketenteraman Hidup.

Seseorang yang telah melangsungkan pernikahan, hidupnya menjadi tentram dan bahagia. Hal ini diterangkan Allah swt. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 berikut ini

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialal Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum :21)

2. Memperoleh Keturunan yang Sah

Pernikahan bertujuan memperoleh keturunan yang sah menurut agama. Pernikahan juga akan memberikan status dan kedudukan kepada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu Allah swt. Melarang hamba-Nya berbuat zina. Larangan tersebut difirmankan Allah swt. Dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Isra’ Ayat 32 berikut ini.

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra’:32)

3. Menjaga Kehormatan dan Harkat Manusia,

Dengan perkawinan yang sah, kehormatan seseorang akan terjaga. Ia juga akan mendapatkan tempat masyarakat sekelilingnya.

4. Mengikuti Sunah Rasulullah saw.

Pernikahan merupakan sunah Rosulullah saw. Hal ini dijelaskan rosulullah saw. Dalam hadis berikut ini.

Artinya :

Nikah itu sunahku, barang siapa yang tidak menyukainya sunahku, ia bukan golonganku ( H.R Bukhari-Muslim)

Dengan tercapainya tujuan di atas akan didapatkan keluarga yang sakinah dan selalu dalam limpahan rahmat, berkah, dan hidayah dari Allah swt.

D.   Rukun Nikah

Rukun Nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab Kabul.

1. Calon Suami

Calon suami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, tidak dipaksa, bukan mahramnya, dan tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

2. Calon istri

Calon istri harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, bukan mahramnya, tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah, tidak dalam masa idah, tidak bersuami, dan telah dapat mendapat izin walinya.

Mahramnya adalah orang yang tidak halal dinikahi. Hal ini karena adanya beberapa sebab sebagai berikut.

1)      Sebab keturunan

Orang-orang yang tidak boleh dinikah karena sebab ini adalah.

a)      ibu;

b)      nenek dan seterusnya ke atas;

c)      anak dan cucu dan seterusnya ke bawah;

d)     saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu;

e)      saudara perempuan dari ayah;

f)       saudara perempuan seibu;

g)      anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah;

h)      anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah

2)      Sebab Sepersusuan

Orang-orang yang tidak boleh diikahi karena sebab ini adalah ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan

3)      Sebab Pernikahan

Orang-orang yang tidak boleh dinikah karena sebab ini adalah ibu istri (mertua), anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya, istri (menantu) dan istri ayah (ibu tiri).

3. Wali

Wali adalah pengasuh pengantin peempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Wali harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, dan tidak fasik.

Keharusan adanya wali dalam sebuah pernikahan dijelaskan oleh Rosulullah dalam hadis berikut ini.

Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah :

1. ayah kandung;
2. kakek dari ayah;
3. saudara laki-laki kandung;
4. saudara laki-laki seayah
5. anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
6. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung;
8. saudara laki-laki ayah (paman) seayah
9. anak laki-laki paman yang sekandung (poin g)
10. anak laki-laki paman yang seayah (poin h)
11. saudara laki-laki dari kakek yang sekandung dengan kakek;
12. saudara laki-laki dari kakek yang seayah dengan kakek;
13. Hakim.

Wali hakim berlaku apabila wali yang tersebut pada nomor a-l semuanya tidak ada, sedang berhalangan, atau menyerahkan kewaliannya kepada hakim.

4. Dua Orang Saksi

Dua orang saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, dan tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah.

Keharusan adanya wali dan dua orang saksi dalam sebuah pernikahan dijelaskan oleh rosulullah saw. Dalam hadis beriktu ini.

Artinya :

Tidak sah nikah, melainkan  dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad).

5. Ijab Kabul

Ijab Kabul atau serah terima yang sah dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu

1. dengan mengatakan nikah atau zawaj;
2. ada kecocokan antara ijab dan Kabul;
3. berturut-turut, artinya tidak dilakukan di lain waktu;
4. tidak ada syarat yang memberatkan dalam pernikahan itu.

E.   Kewajiban Suami Istri

Suami istri mempunyai kewajiban sesuai kedudukannya masing-masing. Secara garis besar kewajiban suami istri tersebut telah diterangkan Allah swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa’ Ayat 34 berikut ini

Artinya :

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita …. (Q.S. An-Nisa’:340

Dari penjelasan di atas, kewajiabn suami istri dapat dihjabarkan sebagai berikut;

1. kewajiban suami, antara lain.

a.       memberikan kebutuhan hidup, baik materiil maupun spiritual

b.      melindungi keluarganya dari berbagai ancaman seta memelihara diri dan keluargannya dari perbuatan dosa;

c.       mengasihi istri sebagaimana tuntunan agama;

d.      membimbing dan mengarahkan seluruh keluarga ke jalan yang benar;

e.       sopan dan hormat terhadap orang tua, baik kepada mertua ataupun keluarganya.

2. kewajiban istri, antara lain,

a.       menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya;

b.      membantu suami dalam mengatur rumah tangga;

c.       mendidik, memelihara, dan mengajarkan agama kepada anak-anaknya;

d.      sopan dan hormat terhadap orang tua, baik mertua maupun keluarganya

F.    Hikmah Nikah

Beberapa hikmah nikah yang dapat diperoleh dari pernikahan yang sah adalah sebagai berikut.

1. pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual.
2. pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memlihara nasab.
3. pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang.
4. pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.
5. pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

G.  Talak

1. Pengertian

Talak berarti melepaskan atau menanggalkan dan sering pula disebut dengan istilah cerai. Menurut istilah, talak atau cerai adalah melepaskan seorang perempuan dari ikatan perkawinannya. Dasar hukum diperbolehkannya talak adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 berikut ini.

Artinya :

Dan jika mereka berazam (bertepatan hati untuk) talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q. S. Al-Baqarah:227).Namun, seseorang yang ingin menceraikan istrinya hendaklah memikirkan terlebih dahulu untung ruginya, manfaat dan mafsadahnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk istri dan anak-anaknya. Walaupun diperbolehkan, talak adalah perbuatan yang tidak disukai Allah swt. Hal ini dijelaskan Rosulullah saw. Dalam hadist berikut ini.

Artinya :

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak ( H.R. Abu Dawud, dan Ibnu Majjah)

2. Hukum Talak

Dengan mempertimbangkan kondisi yang menyebabkannya, hukum talak ada empat, yaitu makruh, haram, sunah dan wajib.

1. makruh adalah hukum asal talak
2. haram adalah hukum talak yang dijatuhkan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika istri dalam keadaan haid dan yang kedua ketika istri dalam keadaan suci, tetapi telah digauli dalam waktu suci tersebut.
3. Sunah adalah apabila suami tidak anggup lagi menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah dengan cukup atau istri tidak mampu lagi menjaga kehormatan dirinya.
4. Wajib adalah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri serta menurut hakim keduannya sudah tidak bisa lagi disatukan sehingga harus bercerai.

3. Macam-Macam Talak

Talak merupakan hak dan diucapkan suami. Kalimat yang dipakai untuk menalak atau menceraikan ada dua macam, yaitu sarih dan kinayah.

1. sarih (terang) adalah kalimat yang tidak diragukan lagi kejelasannya bahwa sang suami telah memutuskan ikatan perkawinannya. Contohnya, “ Engkau saya talak!”, atau “ Saya ceraikan engkau!”
2. kinayah (sindiran) adalah kalimat yang masih diragukan kejelasannya bahwa sang suami memutuskan ikatan perkawinannya. Artinya, kalimat itu msih dapat diartikan degan arti lain. Misalnya, suami berkata, “Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu” Kalimat itu tidak menyatakan secara jelas bahwa suami bermaksud menceraikan istrinya. Oleh karena itu, sah tidaknya talak dengan kalimat semacam itu tergantung dari niat suami. Apabila bermaksud menceraikan istrinya dengan kalimat itu, talak dianggap sah. Namun, apabila suami tidak bermaksud menceraikan istrinya dengan kalimat itu, talak dianggap tidak sah.

Berdasarkan boleh tidaknya seorang suami kembali kepada istrinya, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak raj’i dan talak bain

1. talak raj’i adalah talak yang membolehkan suami rujuk kembali kepada bekas istrinya dengan tidak memerlukan akad nikah kembali. Talak ini adalah talak pertama dan kedua.
2. Talak bain adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan persyaratan tertentu. Talak ini disebut juga talak tiga. Talak bain terdiri dari dua macam, yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra.

1)      talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri. Dalam talak bain sugra, suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri. Akan tetapi, mereka boleh menikah kembali, baik dalam masa idah maupun sesudah masa idah. Dalam hal ini, keduanya harus melakukan akad nikah lagi.

2)      Talak bain kubra adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk atau menikah kembali dengan bekas istri, kecuali memenuhi persyaratan yang ditentukan Allah swt. Syarat-syarat itu termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ayat 230. menurut ayat tersebut, syarat untuk kembali setelah talak bain kubra adaah abapila bekas istrinya telah .

a)      kawin dengan laki-laki lain

b)      bercampur dengan suami yang kedua

c)      diceraikan oleh suami yang kedua

d)     habis masa idahnya dari suami yang kedua

H.  Idah

1. Pengertian Idah

Idah adalah masa menunggu (tidak boleh menikah) yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Idah bagi perempuan dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama masa idah itu perempuan tersebut hamil atau tidak. Apabila hamil, anak tersebut adalah anak suami yang menceraikannya. Dengan demikian, garis nasab anak tersebut akan jelas.

2. Ketentuan Idah

Ketentuan idah adalah sebagai berikut

1. Idah bagi perempuan hamil yang dicerai suamina sampai dengan lahirnya anak yang dikandungnya.
2. Idah bagi perempuan hamil yang dicerai suaminya adalah sebagai berikut

1)      bagi wanita yang sudah dicampuri, sedangkan dia masih dalam keadaan haid, idahnya adalah tiga quru’ (tiga kali suci)

2)      bagi wanita yang sudah dicampuri, sedangkan ia tidak pernah haid karena masih kecil atau karena lanjut usia (menopause), idahnya adalah selama tiga bulan.

3)      Bagi wanita yang belu pernah dicampuri, baginya tidak ada masa idah.

3. Idah bagi perempuan yang dicerai mati adalah empat bulan sepuluh hari.

I.      Rujuk

1. Pegertian

Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada ikatan perkawinan semula (sebelum diceraikan). Rujuk tidak memerlukan akad baru sebab akan ada yang lama terputus dan hanya meneruskan perkawinan yang lama.

2. Hukum Rujuk

Hukum rujuk adalah jaiz atau mubah. Hukum ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Hukum rujuk adalah wajib, sunah makruh, dan haram.

1. wajib adalah hukum rujuk bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu, sedangkan istri yang diceraikan belum mendapat giliran yang adil. Oleh karena itu ia wajib rujuk untuk menyempurnakan gilirannya.
2. Sunah adalah apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri tersebut lebih baik.
3. Makruh adalah apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri tersebut menjadi lebih buruk.
4. Haram adalah apabila dengan rujuk istri menjadi lebih menderita.

3. Rukun Rujuk

Rukun rujuk adalah istri, suami dan sigat rujuk.

1. Istri harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pernah digauli, ditalak raj’i, dan masih dalam masa idah.
2. Suami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam dan tidak dipaksa atau terpaksa.
3. Sigat rujuk adalah ucapan yang menyatakan maksud suami untuk rujuk kepada bekas istrinya, contohnya adalah, “Saya rujuk padamu”

J.     Ila’, Lian, Zihar, Khuluk, dan Fasakh

1. Ila’

Ila’ adalah sumpah suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih cepat bulan atau dengan tidak menyebut masanya. Ila’ merupakan tradisi orang-orang jahiliah Arab degan maksud untuk menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah dicerai atau tidak. Etelah Islam dating, tradisi tersebut dihapus dengan cara membatasi waktu ila’ palig lama empat bulan. Dengan demikian, apabila masa empat bulan itu sudah lewat, suami harus memilih rujuk atau talak. Apabila yang dipilih rujuk, suami harus membayar kafarat supah namun, jika yang dipilih talak, akan jatuh talak bain sugra.

2. Lian

Lian adalah sumpah suami sebanyak empat kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina pada sumpah yang kelima ia mengucapkan, “Laknat Allah atasku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku.”Sebaliknya, istri dapat menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhan itu tidak benar. Kemudian, pada sumpah yang kelima ia mengucapkan kata-kata, “Laknat Allah atas diriku sekiranya tuduhan itu benar.”

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan saksi yang cukup tidak ada, orang itu dikenai hukuman dera (dipukul atau dicambuk) sebanyak 80 kali. Akan tetapi jika yang menuduh adalah suaminya sendiri, suami dapat memilih dua hal, yaitu dikenai dera 80 kali atau ia meian istrinya. Akibatnya hukum yang terjadi apabila lian suami itu benar adalah.

1. suami tidak dikenai hukuman.
2. Istri wajib dikenai hukuman dera 80 kali
3. Suami istri bercerai selama-lamanya.
4. Kalau ada anak, anak tersebut tidak dapat diakui oleh suami

3. Zihar

Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya bahwa istrinya menyerupai ibunya. Contohya, “Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.”Zihar pada zaman jahiliah merupakan cara untuk menceraikan istrinya. Setelah Islam datang, Islam melarang perbuatan itu. Apabila zihar terlanjur dilakukan oeh suami, ia wajib membayar kafarta dan dilarang mencampuri istrinya sebelum kafarat terbayar. Adapun kafaratnya adalah

1. memerdekakan budak
2. apabila tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut
3. apabila tidak mampu, memberi makan sebanyak a60 orang miskin.

4. Khuluk

Khuluk adalah talak tebus, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dengan ‘iwad (tebusan) oleh istri kepada suami. Khuluk dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagai berikut

1. istri sangat membenci suaminya karena sebab-sebab tertentu dan dikhawatirkan istri tidak dapat mematuhi suaminya.
2. Suami istri dikhawatirkan tidak dapat menciptakan rumah tangga bahagia dan akan menderita apabila pernikahan dipertahankan.

5. Fasakh

Fasakh aadalah rusaknya ikatan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut meliputi sebab-sebab yang merusak pernikahan dan sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan.

1. sebab yang merusak pernikahan, yaitu

1)      setelah menikah, ternyata diketahui bahwa istrinya itu adalah mahramnya;

2)      salah seorang di antara suami istri keluar Islam;

3)      pada mulanya suami istri sama-sama musrik, kemudian istri masuk Islam, sementara suaminya tetap musyrik atau sebaliknya.

2. sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan, yaitu

1)      terdapat penipuan dalam pernikahan, misalnya sebelum akad nikah suami mengaku orang baik-baik, tetapi ternyata jahat;

2)      suami atau istri mengidap suatu penyakit atau cacat yang menyebabkan hubungan rumah tangga terganggu.

3)      Suami atau istri hilang ingatan atau gila.

K.  Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Garis Besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Isi masing-masig Bab itu secara garis besar adalah sebagai berikut

1. Bab I memuat dasar-dasar perkawinan. Pembahasan mengenai dasar-dasar perkawinan tersebut meliputi pengertian dan tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, dan asas monogami dalam perkawinan.
2. Bab II syarat-syarat. Pembahasan mengenai syarat-syarat perkawinan tersebut meliputi persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, pengecuualian persetujuan kedua calon mempelai dan izin keuda orang tua, batas umur perkawinan, larangan kawin, jangka waktu tunggu, dan tata cara pelaksanaan perkawinan.
3. Bab III memuat hal-hal tentang pencegahan perkawinan. Pembahasan mengenai hal-hal tentang pencegahan perkawinan tersebut meliputi pencegahan perkawinan dan penolakan perkawinan.
4. Bab IV memuat hal-ha tentang batalnya perkawinan. Pembahasan mengenai hal-hal tentang batalnya perkawinan tersebut meliputi:

1)      Ketentuan tentang pembataan suatu perkawinan.

2)      Pihak yang dapat mengajukan pematalan;

3)      Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan

5. Bab V memuat hal-hal tentang perjanjian perkawinan. Pembahasan mengenai hal-hal tentang perjanjian perkawinan tersebut meliputi:

1)      ketentuan-ketentuan dapat diadakanya perjanjian tertulis pada waktu atau sebeum perkawinan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama;

2)      ketentuan mengenai pengeahan mulai berlakunya serta kemungkinan perubahan perjanjian tersebut.

6. Bab VI memuat hak dan kewajiban suami istri. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut meliputi ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
7. Bab VII memuat seluk beluk harta benda dalam perkawinan. Pembahasan mengenai seluk beluk harta benda dalam perkawinan tersebut meliputi ketentuan tentang harta benda bawaan suami istri
8. Bab VIII memuat seluk belum putusnya perkawinan serta akibatnya. Pembahasan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya tersebut meliputi ketentuan tentang putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya.
9. Bab IX memuat tentang kedudukan anak. Pembahasan mengenai tentang kedudukan anak tersebut meliputi ketentuan tentang tentang kedudukan anak yang sah dan ketentuan tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan..
10. Bab X memuat tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak tersebut meliputi ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua serta anak.
11. Bab XI memuat hal-hal tentang perwalian. Pembahasan mengenai hal-hal tentang perwalian tersebut meliputi ketentuan tentang perwalian bagi anak yang belum mencapi usia 18 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.
12. Bab XII memuat berbagai ketentuan-ketentuan lain.
13. Bab XIII memuat berbagai ketentuan perwalian
14. Bab XIV adalah penutup

2. Pencatatan  Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Sahnya Perkawinan

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

4. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Batasan-batasan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa, “ Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pada pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan akan memberi izin berpoligami apabila

a.       istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b.      istri mendapat cacat badan atau peyakit yang tidak dapat disembuhkan

c.       istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam mengajukan permohonan poligami, suami harus memenuhi syarat-syarat, yaitu

a.       persetujuan dari istri:

b.      kepastian bahwa suami akan mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya;

c.       jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.