Tips Editing Video: Membuat video seperti "Kok bisa?"

Indonesia Mengajar

Indonesia Mengajar

Indonesia Mengajar (IM) merupakan sebuah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar Muda (PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun. Penggagasnya, Anies Baswedan memulai gerakan Indonesia Mengajar pada tahun 2009 untuk menjadi lebih dari sekadar program, tetapi sebagai gerakan untuk mengajak bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan.

Meyakini bahwa pendidikan dasar adalah fondasi pembangunan masyarakat Indonesia, maka Indonesia Mengajar (IM) percaya bahwa pendidikan dasar untuk anak-anak di seluruh pelosok Indonesia wajib disampaikan dan didampingi oleh generasi terbaik bangsa. Didasari juga oleh janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka IM mengambil inisiatif untuk mendampingi sekolah dasar–sekolah dasar di berbagai pelosok Indonesia dengan merekrut, membekali, dan menempatkan sarjana-sarjana terbaik bangsa yang memiliki semangat mengabdi untuk mengajar di sebuah SD selama satu tahun. Para pemuda yang dikirim sebagai guru sekolah dasar (SD) ke daerah disebut sebagai Pengajar  Muda.

Sejarah Indonesi Mengajar

Anies Baswedan adalah ketua dari gerakan Indonesia Mengajar dan Rektor Universitas Paramadina. Sebagai inisiator, sejak pertengahan 2009 Anies mulai mengajak beberapa kawan seide untuk membentuk GIM dan mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia, bukan melalui seminar dan diskusi tetapi melalui program konkret mengirimkan sarjana terbaik Indonesia menjadi Guru SD.

Semasa kuliah, Anies aktif di pergerakan mahasiswa, menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM. Dari sana Anies memiliki hubungan dekat dengan alm. Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, Rektor UGM dan mantan Ketua Dewan Mahasiswa UGM. Pak Koes dan Pengerahan Tenaga Mahasiswa di era 1950-an (mahasiswa menjadi guru SMA di luar Jawa) ini yang sering ia kutip sebagai salah satu inspirasi dalam mengembangkan program Indonesia Mengajar.

Selepas dari aktivitas di Senat Mahasiswa, di sekitar 1996-an Anies dan kawan-kawan aktivis di Yogyakarta mendirikan Center for Student and Community Development (CSCD). Lembaga ini berkeliling mengembangkan dan mengadakan training kepemudaan di desa-desa tertinggal. Nama programnya adalah Program Pengembangan Pemuda Desa Tertinggal (PPDT) yang berbentuk training motivasi dan keterampilan di sekitar lima puluh desa di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan berbagai wilayah lain.

Dari pengalaman dalam pergerakan dan interaksi lintas kelompok, pikiran ekspresif Anies sering muncul dengan pendekatan dan cara pandang baru dalam melihat persoalan di Indonesia. Kalimat dari Anies seperti "janji kemerdekaan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka janji itu dilunasi untuk setiap warga Negara, pandangan ini menyadarkan kita bahwa mencerdaskan dan menyejahterakan itu bukan sekadar cita-cita tetapi sebuah janji Republik. Atau saat dia sering mengatakan bahwa "pendidikan adalah eskalator untuk menaikkan posisi rakyat jelata dari ketertinggalan dan ketergantungan jadi kemajuan dan kemandirian, ia membuat kita lebih memahami pendidikan bukan sekadar alat untuk mencerdaskan tetapi alat untuk mengubah derajat sosial-ekonomi.

Meski Anies mempelajari ilmu bisnis, ekonomi, dan politik serta banyak berbicara di kancah internasional, tetapi sejak kecilnya Anies berada di wilayah pendidikan: ayah-ibunya adalah pendidik yang tidak hanya dosen tetapi penggiat pengembangan pendidikan di Yogya. Anies pernah mengatakan bahwa dia membayangkan betapa hebatnya Indonesia jika konsep kekayaan bangsa itu bisa diubah. Itu sebabnya Anies meyakini bahwa mendorong kemajuan bangsa harus melalui pendidikan.

Visi dan Misi Indonesia Mengajar

Indonesia Mengajar merupakan sebuah gerakan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Visi Gerakan Indonesia Mengajar

Indonesia Mengajar adalah gerakan. Usaha untuk mengajak semua pihak untuk ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.

Cita-citanya adalah terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai janji kemerdekaan.

Bangsa yang dipenuhi oleh pemimpin berbagai bidang dengan kompetensi global dan pemahaman akar rumput.

Misi kami di Indonesia Mengajar

Indonesia Mengajar memiliki misi:

1. Menciptakan dampak yang berkelanjutan dari kehadiran Pengajar Muda di desa dan kabupaten penempatan.
2. Membangun jejaring pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman akar rumput.
3. Membangun gerakan sosial pendidikan di Indonesia.
4. Indonesia Mengajar memiliki kegiatan utama yaitu merekrut, melatih dan mengirimkan anak muda Indonesia yang merupakan lulusan terbaik perguruan tinggi untuk bertugas selama satu tahun di berbagai daerah di Indonesia sebagai guru sekolah dasar. Di luar tugas dasarnya sebagai guru, para Pengajar Muda memiliki mandat untuk menggerakkan perubahan perilaku di tempatnya bertugas.

Logo Indonesia Mengajar

 

 

  

Sumber :

https://indonesiamengajar.org/tentang-indonesia-mengajar/visi-dan-misi/

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Mengajar

PNPM(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

PNPM(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

 PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah

1. Tujuan Umum.
• Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan Khusus.
• Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
• Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
• Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
• Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
• Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
• Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
• Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Sejarah PNPM

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung dibawah koordinasi PNPM Mandiri.Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan  yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan  program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia,  maka mulai  awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri – 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum – 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi;  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Prinsip-Prinsip PNPM

a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar

c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat

Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif

i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

h. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

Logo PNPM

Sumber :

https://bpupkrgj.wordpress.com/sejarah-pnpm/

http://desapurwa.blogspot.co.id/2011/05/prinsip-dasar-pnpm-mandiri-perdesaan.html

http://s338.photobucket.com/user/alfiqr/media/tas/LogoPNPM.png.html